.
.

.

Ormas Sampaikan Surat Somasi STQ Tingkat Provinsi, Nawawi Somasi Itu Sah-Sah Saja


 

Muratara, suaramasyarakatmuba.com

Sejumblah Organisasi Masyarakat (Ormas) mendatangi Kantor Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), pada Senin (11/03), sekitar pukul 09.30 wib guna menyampaikan surat Somasi kegiatan belanja even organizer Seleksi Tilawatil Quran (STQ) Tingkat Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel).

Dimana kegiatan STQ Tersebut direncanakan akan diselenggarakan di Kabupaten Muratara Pada tanggal 21-4-2019 mendatang.

Namun berkaitan dengan hal tersebut ada yang menjadi kejanggalan dan pertanyaan bagi kalangan oraganisasi pemuda Seperti Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Muratara (GPM-MARA) serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Merah Putih.

“Kedatangan kami guna menyampaikan surat somasi kami mengenai kegiatan belanja event organizer STQ tingkat Provinsi Sumsel 2019,” kata Ketua GPM-MARA Redi Yankosasi, Senin (11/03).

Menurut ia, penyampaian surat somasi tersebut karena adanya kejanggalan  menurut mereka. Diantaranya atas Dasar Hukum Apa PPTK Dan Assisten 3 Menyusun Dan Membuat KAK Dan HPS, Mengapa PPK tidak pernah dilibatkan Dalam Penyusunan Dan Pembuatan KAK Dan HPS Tersebut ?, mengapa PPK Hanya Di Suruh Tanda Tangan Saja Di Hadapan Bupati Musi Rawas Utara,Tanpa Memberikan Waktu Untuk PPK Mempelajari lsi Dari KAK Dan HPS Tersebut Terlebih Dahulu, Sehingga Terkesan Adanya Intervensi. Kemudian Atas Dasar Apa PPTK Dan Assisten 3 Bisa Menetapkan KAK Dan HPS Tersebut, Apakah Sudah Sesuai Dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan yang berlaku?

“Dari beberapa kejanggalan Di atas menurut kami kuat Indikasinya sudah ada persekongkolan/konspirasi antara PPTK, assisten 3 dan salah satu perusahaan yang akan mereka menangkan,” tegas Redi.

Berkaitan dengan hal tersebut pihaknya menegaskan agar somasi tersebut dijawab paling lama 5 hari secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten Muratata sebelum ada upaya hukum lainya. “Kami juga katakan atas datangnya surat somasi tersebut kami minta balasan paling lambat 5 hari sebelum ada upaya hukum lainya. Karena menurut kami hal ini adanya dugaan menyalai aturan dalam peroses pembuatan hingga lelang perencanaan evenz STQ 2019 mendatang dengan anggaran APBD 7 M disiapkan,” tegas ia.

Sedangkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Merah Putih Parmi menambahkan, bahwa penyampaian surat somasi kuat terindikasi adanya perbuatan Kolusi Dan Nepotisme serta kuat dugaan adanya indikasi kongkalingkong dalam penyusunan rencana kegiatan.

“Mulai perencanaan pembuatan KAK dan HPS yang melanggar azaz profesionalitas. Yang mengakibatkan adanya suatu dugaan perbuatan melanggar hukum,” tegas Parmi.

Dimana yang telah diatur dalam UU-RI no 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Dan terkandung dalam UU tersebut tujuanya KASN pada pasal 28 huruf C menerangkan mendukung penyelenggaraan pemerintahan negera yang efektif, efisien dan terbuka serta bebas dari praktek korupsi kolusi dan nepotisme. Serta peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerinta no. 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa melalaui penyedia, jelas ia.

“Maka dari itu kami meminta agar menunda untuk sementara tahapan seluruh tahapan peoses lelang. PA/KPA yang baru harus menyusus kembali rencana rencana kegiatan sesuai tugas dan wewenang,” tegas ia.

Sedangkan, Kabag Kesra yang baru dilantik pada Selasa (05/03) kemarin, H. Nawawi memberikan tanggapan tersebut atas masuknya surat somasi mengenai penundaan peroses lelang, dugaan Nepotisme, peraktek Korupsi dan Kolusi adalah hal yang biasa sebagai bentuk kontrol masyarakat.

“Surat somasi yang disampaikan adalah sah-sah saja. Mengenai pelelangan untuk evenz STQ insya Allah dalam 3 hari kedepan akan rampung dan sudah pelelangan,” tegasnya. (zm)

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *